BeritaTuban dot com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta agar kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian mengurangi kebijakan pengajuan pinjaman luar negeri, dan mengutamakan pendanaan program dari dalam negeri.
"SE 592 ini mengajak supaya menteri dan LPNK meninggalkan pemikiran utang luar negeri, artinya jangan membangun dengan terbiasa dengan utang luar negeri, karena bagaimana pun utang luar negeri dibiayai APBN," kata Dipo dalam keterangan pers di Kantor Sekretaris Kabinet Jakarta, Kamis.
Dalam surat edaran nomor 592/Seskab/XI/2012, Dipo meminta agar semua kementerian dan LPNK membatasi pengajuan program atau proyek dengan menggunakan fasilitas pinjaman luar negeri, termasuk hibah yang mengikat seperti adanya "commitment fee", dana pendampingan murni yang akan membebani APBN dan APBD.
"Dalam surat edaran itu kami ajak menteri dan LPNK untuk indahkan arahan presiden itu, dan kaji ulang program yang akan dituangkan di `blue book`, usulan proyek bisa dibatasi dari utang luar negeri," paparnya.
Ia juga menggarisbawahi untuk pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan termasuk alutsista dan almatsus bagi TNI dan Polri, set iap pengadaannya, sesuai arahan Presiden, diupayakan untuk dapat memberdayakan industri pertahanan dan lembaga pembiayaan dalam negeri.
Dalam surat edaran tertanggal 1 November 2012 tersebut, disampaikan pengadaan alutsista hendaknya dilakukan dengan mengajak kerja sama industri pertahanan luar negeri secara terukur dan saling menguntungkan melalui skema pembiayaan bersama, investasi, produksi bersama dan peningkatan kapasitas industri yang sama di dalam negeri.
"Atau minimum melalui kebijakan `off-set`, antara lain kita beli produk mereka, mereka membeli produk kita. Dengan kerja sama ini dapat dihindari peran rekanan yang kerap melakukan `mark-up` harga melalui praktik kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa," tukas Dipo dalam surat edarannya.
Dari data Kementerian Keuangan RI jumlah total keseluruhan utang luar negeri hingga September 2012 mencapai Rp1.975 t riliun dari jumlah sebelumnya pada 2011 mencapau Rp1.808,95 triliun.
Utang sebanyak Rp1.975 triliun itu terdiri atas pinjaman sebesar Rp638,01 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp1.337,61 triliun. (P008/C004)
Editor: Ruslan Burhani | Publisher : Rangga
[AntaraNews] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012
"SE 592 ini mengajak supaya menteri dan LPNK meninggalkan pemikiran utang luar negeri, artinya jangan membangun dengan terbiasa dengan utang luar negeri, karena bagaimana pun utang luar negeri dibiayai APBN," kata Dipo dalam keterangan pers di Kantor Sekretaris Kabinet Jakarta, Kamis.
Dalam surat edaran nomor 592/Seskab/XI/2012, Dipo meminta agar semua kementerian dan LPNK membatasi pengajuan program atau proyek dengan menggunakan fasilitas pinjaman luar negeri, termasuk hibah yang mengikat seperti adanya "commitment fee", dana pendampingan murni yang akan membebani APBN dan APBD.
"Dalam surat edaran itu kami ajak menteri dan LPNK untuk indahkan arahan presiden itu, dan kaji ulang program yang akan dituangkan di `blue book`, usulan proyek bisa dibatasi dari utang luar negeri," paparnya.
Ia juga menggarisbawahi untuk pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan termasuk alutsista dan almatsus bagi TNI dan Polri, set iap pengadaannya, sesuai arahan Presiden, diupayakan untuk dapat memberdayakan industri pertahanan dan lembaga pembiayaan dalam negeri.
Dalam surat edaran tertanggal 1 November 2012 tersebut, disampaikan pengadaan alutsista hendaknya dilakukan dengan mengajak kerja sama industri pertahanan luar negeri secara terukur dan saling menguntungkan melalui skema pembiayaan bersama, investasi, produksi bersama dan peningkatan kapasitas industri yang sama di dalam negeri.
"Atau minimum melalui kebijakan `off-set`, antara lain kita beli produk mereka, mereka membeli produk kita. Dengan kerja sama ini dapat dihindari peran rekanan yang kerap melakukan `mark-up` harga melalui praktik kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa," tukas Dipo dalam surat edarannya.
Dari data Kementerian Keuangan RI jumlah total keseluruhan utang luar negeri hingga September 2012 mencapai Rp1.975 t riliun dari jumlah sebelumnya pada 2011 mencapau Rp1.808,95 triliun.
Utang sebanyak Rp1.975 triliun itu terdiri atas pinjaman sebesar Rp638,01 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp1.337,61 triliun. (P008/C004)
Editor: Ruslan Burhani | Publisher : Rangga
[AntaraNews] COPYRIGHT © Warta Tuban 2012
supported by Mitra Solusindo Corp
0 Comments With Blogger
